Saturday, April 15, 2006

Bahtsul Masail Forum Pesantren-Petani: Demi Kepentingan Rakyat, Batalkan Perpres 36/2005

Yogyakarta, wahidinstitute.org
Penolakan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terus bergulir. Kini, para kiai Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan Perpres tersebut haram. Untuk itu, presiden diminta segera membatalkan aturan tersebut.

"Para kiai sepakat meminta kepada presiden untuk membatalkan perpres tersebut karena tidak sah dan haram hukumnya," kata Ketua Panitia Bahtsul Masail, KH Abdullah Hasan kepada wartawan di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Kecamatan Ngaglik, Sleman-Yogyakarta, Senin (11/7/2005).

Penilaian tidak sah dan haram hukumnya, menurut Hasan, karena dasar kepentingan umum di dalam Perpres tersebut, tidak mengakomodasi kepentingan pemilik tanah dan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sedangkan ganti rugi oleh pemerintah yang dititipkan lewat pengadilan itu juga disertai pemaksaan.

"Jadi berdasarkan berdasarkan sejumlah kitab fiqih yang dibahas oleh para kiai itu juga dipandang sebagai transaksi yang tidak sah dan dilarang dalam agama Islam," tegas Hasan yang juga sebagai koordinator Forum Silahturahmi Pesantren dan Petani (FSPP) itu.

Dalam sambutan pembukaan acara itu, KH. Mufidz Mas’ud menjelaskan Perpres 36 th 2005 telah menjadi polemik dalam masyarakat, bahkan tidak sedikit yang menolak peraturan Presiden itu.

”Pimpinan pesantren sebagai pemimpin masyarakat tidak bisa diam saja dengan polemik tersebut, sebaliknya mesti harus ambil peran supaya Perpres itu tidak mendatangkan kemudaharatan lebih besar bagi semua orang.”

Demikian Pengasuh PP Sunan Pandanaran itu saat membuka Bahtsul Masail Maudlu’iyyah (pembahasaan masalah tematis) tentang Perpres No. 36 th 2005, Sabtu (9/7/2005) pk. 20.00 WIB dii PP Sunan Pandanaran Ngaglik Sleman, Yogyakarta.

Karenanya KH Mufidz berharap acara bahtsul masail ini dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat serta semua pihak yang terkait dengan Perpres 36 tahun 2005.

KH. Mufidz berharap agar hasil-hasil yang diputuskan dalam bahtsul masail dapat menjadi pertimbangan, terutama bagi para pejabat tingi negara, agar berhati-hati dan mendengarkan setiap suara yang muncul supaya keputusan-keputusan apapun yang hendak diambil tidak merugikan rakyat dan negara.

Bahtsul masail yang diadakan dalam acara Forum Silaturrahmi Pesantren dan Petani dari 9–10 Juli 2005 itu, diikuti oleh 150 orang mewakili pesantren-pesantren dan kelompok tani yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Lampung Sumatera, Ampenan NTB, dan Sulawesi Selatan. Beberapa kiyai sepuh yang hadir diantaranya KH. Mahfudz Ridwan dari Salatiga Jawa Tengah, KH. Mufidz Mas’ud Yogyakarta, KH. Aziz Masyhuri dari Jombang, KH, Aziz Azhury dari Magelang, dan KH. Yahya Masduki dari Arjawinangun, Cirebon Jabar.

http://www.wahidinstitute.org/indonesia/content/view/165/54/

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home