Saturday, April 15, 2006

Kado Pahit di Hari Tani

Kompas Senin, 26 September 2005

Kado Pahit di Hari Tani

Oleh: USEP SETIAWAN

Bentrok petani dengan polisi yang terjadi di lokasi bakal bandara di Tanak Awu, Lombok Tengah, NTB (Kompas, 19/9), menjadi kado pahit menjelang Hari Tani Nasional, 24 September 2005.

Tragedi Tanak Awu sekaligus isyarat represifnya Peraturan Presiden (Perpres) No 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Berbagai indikasi membuat kita ragu pada kebaikan hati pemerintah kepada kaum tani. Selain tak jelasnya strategi revitalisasi pertanian dan tetap bercokolnya politik agraria yang kapitalistik, tahun 2005 dihebohkan Perpres No 36/2005.

Perpres No 36/2005 menuai banyak kritik. Setelah organisasi nonpemerintah, petani, kaum miskin kota, pemuda, mahasiswa, akademisi, seniman, budayawan, politisi, Komnas HAM, dan parlemen (DPR), belakangan suara kritis muncul dari agamawan.

Hasil Munas Ke-7 MUI merekomendasikan revisi perpres ini. Dari perspektif fatwa tentang tanah, jelas pandangan agama dan berdasarkan agama, Perpres No 36/2005 perlu ditinjau, direvisi, tidak boleh mengabaikan kepentingan rakyat (Kompas, 30/7).

Forum Silaturrahmi Pesantren dan Petani (10/7) merekomendasikan pembatalan Perpres No 36/2005. Forum di Ponpes Sunan Pandanaran Yogyakarta yang diikuti 150 kiai dari Jawa dan Luar Jawa memutuskan, pencabutan hak atas tanah, sebagaimana diatur Perpres No 36/2005 itu tidak sah, karena kepentingan umum di dalamnya tak mengakomodasi kepentingan pemilik tanah dan kepentingan rakyat. Karena itu, hukum penggusuran secara paksa, intimidasi, ganti rugi tak adil, dan tak kontan adalah haram.

Pembangkangan

DPR merekomendasi penundaan dan revisi Perpres No 36/2005 dalam dua bulan (sejak 7 Juni 2005). Rekomendasi lahir karena perpres diskriminatif, berpeluang sewenang-wenang, mengabaikan hak asasi, membuka ruang kolusi, dan represif.

Hingga kini rekomendasi DPR tidak ditunaikan pemerintah. Presiden, menteri, dan gubernur malah ngotot menerapkan perpres. Koalisi Rakyat Tolak Perpres 36/2005 telah mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (20/9).

Apabila kritik dan masukan ini tak jua digubris penguasa, benih delegitimasi terhadap pongahnya kekuasaan telah ditanamkan. Apakah pemerintah tetap tutup mata dan telinga serta memilih istikamah dalam kekeliruannya? Prahara apa yang akan menimpa jika kebijakan yang potensi mudaratnya lebih besar dibandingkan maslahatnya dipaksakan?

Jika Perpres No 36/2005 dijalankan, keresahan agraria merebak. Pemerintah tak elok bermain api dengan suara rakyat. Delegitimasi politik bisa menimpa pemimpin yang dipilih secara demokratis. Delegitimasi politik dapat mengarah ke pembangkangan sipil. Rakyat bisa menolak proyek berkedok kepentingan umum dan tak mau menyerahkan tanahnya.

Jika pembangkangan sosial masif, kita akan menyaksikan merenggangnya kekuasaan dengan rakyat. Kekuasaan tak lagi melayani rakyat.

Cegah keresahan

Pembangkangan sosial secara esensial akan menghambat pembangunan. Presiden Yudhoyono perlu menyadari, konflik akibat penggunaan dan penyalahgunaan Perpres No 36/2005 akan melibas popularitasnya, sekaligus dapat memicu instabilitas nasional.

Sikap don’t care tak elok ditampilkan dalam soal tanah (agraria), sebab menyangkut mati-hidupnya mayoritas anak bangsa. SBY disarankan untuk tak ragu meralat kebijakan yang dinilai banyak pihak keliru. Perpres No 36/2005 ditolak parlemen hingga pesantren.

Jika perpres ini dicabut, bukan hanya popularitas SBY (dan pemerintah) yang meroket. Citra bangsa Indonesia pun terangkat karena berhasil membuang kerikil tajam dari sepatu kehidupannya secara damai.

Strategi pembaruan agraria (agrarian reform) yang prorakyat mesti menggantikan kerikil tajam agar bisa melangkah maju dalam membangun bangsa. Setahun lalu, SBY telah menjadikan reforma agraria dalam kampanyenya. Kini saatnya kita menagih. Menangkal keresahan dengan mewujudkan keadilan agraria sejatinya membangun tanpa menggusur.

Membatalkan Perpres No 36/2005 disertai keseriusan menyiapkan reforma agraria bisa menggantikan kado pahit menjadi kado manis Hari Tani Nasional, 24 September 2005.

Usep Setiawan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/26/opini/2076920.htm

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home