Saturday, April 15, 2006

Pers Release : PERPRES 36 th 2005 PERLU DIBATALKAN DEMI KEPENTINGAN RAKYAT

Acara Bahtsul Masail tentang Perpres No. 36 th 2005
Forum Silaturrahmi Pesantren dan petani)
PP. Sunan Pandanaran Yogyakarta, 9 – 10 Juli 2005

Pembukaan acara
Acara bahtsul masail di buka oleh KH. Mufidz Mas’ud pada jam 20.00 hari Sabtu, tanggal 9 Juli. Dalam sambutan pembuakaanya KH Mufidz mengharapkan agar acara bahtsul masail ini bermanfaat bagi masyarakat serta semua pihak yang terkait dengan Perpres 36 tahun 2005 dengan mendapatkan informasi sekaligus bahan pertimbangan untuk kepentingan bersama ke depan. KH. Mufidz menjelaskan bahwa dalam Perpres 36 th 2005 telah menjadi polemik dalam masyarakat bahkan tidak sedikit yang menolak atas peraturan Presiden itu. Dalam kontek itu, pimpinan presantren sebagai pemimpin masyarakat tidak bisa diam saja dengan polemik tersebut, sebaliknya mesti harus ambil peran supaya Perpres itu tidak mendatangkan kemudaharatan lebih besar bagi semua orang. KH. Mufidz berharap agar hasil-hasil yang diputuskan dalam bahtsul masail dapat menjadi pertimbangan, terutama bagi para pejabat tingi negara, agar berhati-hati dan mendengarkan setiap suara yang muncul supaya keputusan-keputusan apapun yang hendak diambil tidak merugikan rakyat dan negara.

Peserta
Bahtsul masail diikuti oleh 150 orang mewakili pesantren-pesantren dan kelompok tani yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimanatan Selatan, Lampung Sumatera, Ampenan NTB, dan Sulawesi Selatan. Beberapa kiyai sepuh yang hadir diantaranya KH. Mahfudz Ridwan dari Salatiga Jawa Tengah, KH. Mufidz Mas’ud Yogyakarta, KH. Aziz Masyhuri dari Jombang, KH, Aziz Azhury dari Magelang, dan KH. Yahya Masduki Cirebon Jabar.

Materi bahtsul masail maudlu’yyah (tematik)
Dalam sesi pembahasan tematik didampingi oleh tiga nara sumber ahli, yakni Prof Dr. Muchtar Mas’ud (Fisipol UGM) dengan perspektif ”konteks ekonomi Politik internasional Perpres 36 th 2005”, Nur Hasan SH, MH (Fakultas Hukum UGM) dengan perspektif ” filosofis dan sosiologis Perpers 36 th 2005”, dan KH. Aziz Masyhuri (Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah PBNU) dalam perspektif ”hukum islam”.
Dalam makalahnya berjudul ”Akumulasi Kapital Global dan Komersialisasi Tanah”, Muchtar Mas’ud mengatakan bahwa Perpers 36 th 2005 merupakan bagian dari penyiapan infrastruktur fisik yang didesakkan oleh para pemilik modal melalui negara untuk mengefektifkan akumulasi kapital. Ini merupakan keharusan struktural bagi negara yang mengamini transaksi pasar sebagai inti dari sistem ekonomi. Akibatnya, tanah hanya dihitung semata sebagai bagian dari materi yang harus dikapitalkan dan ditransaksikan, tidak lagi mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan politik dari tanah. Dengan sendirinya mengalami pergeseran fungsi tanah secara sistemik.

Sementara Nur Hasan mengatakan bahwa Perpres 36 th 2005 jauh lebih buruk ketimbang Kepres 55/93 yang masih jelas menetapkan kriteria kepentingan umum. Dalam Kepres 55/93 disebutkan bahwa kepentingan umum adalah ”kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan”. Sementara dalam Perpres 36 th 2005 tidak menjelaskan secara tegas kepentingan umum itu. Jika dibaca secara seksama Perpres 36 th 2005 ini mengarah pada ” efisiensi dan efektivitas memperoleh tanah” sehingga cendrung akan lebih represif dan manipulatif ketimbang Kepres 55/93. Salah satu indikasinya adalah lembaga independen yang bertindak sebagai juru taksir harga tanah dalam Perpres itu sangat parsial, terkesan dibentuk oleh pemerintah bukan atas kesepakatan bersama dengan rakyat.


Hasil diskusi waqi’iyyah (tema kontemporer)

Diskusi waqiiyah dibagi dalam dua komisi, komisi A membahas tentang makna bdan definisi kepentingan umum. Komisi B membahas tentang kasus kasus riil berkaitan dengan penggusuran tanah secara paksa, jalan tol dan seterusnya.

Komisi A:

- Memutuskan bahwa pencabutan hak atas tanah yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres 36 th 2005 itu tidak sah, karena dasar kepentingan umum di dalam Perpres tersebut tidak mengakomodasi kepentingan pemilik tanah dan juga kepentingan rakyat secara keseluruhan.

- Menurut komunitas pesantren, yang menyandarkan pendapatnya berdasarkan teks-teks fiqh tradisional, kepentingan umum mesti dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang lima, yaitu perlindungan hak beragama, hak jiwa, hak kebebasan berpikir, hak menjaga keturunan dan hak perlindungan harta benda.

- Forum juga menilai bahwa term kepentingan umum di dalam Perpres 36/2005 tidak memenuhi kriteria-kriteria kepentingan umum yang tujuh:
o Menyangkut hal-hal yang mendesak, dalam arti tidak ditemukan alternatif lain yang lebih baik (dlaruriyyat)
o Mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan
o Tidak bersifat perorangan atau kelompok
o Tidak mengorbankan kepentingan umum (maslahah) yang lain, baik yang sederajat ataupun lebih tinggi
o Empiris
o Tidak ada pihak yang dirugikan
o Tidak untuk kepentingan bisnis


- Disamping itu Perpres tersebut tidak mengatur penyelesaian yang adil diantara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal ini pemerintah semestinya menghormati kewenangan kepada DPR sebagai representasi kepentingan rakyat untuk merumuskan UU yang, antara lain, mengatur soal penyelesaian sengketa tersebut, misalnya dengan membentuk peradilan independen.

- Soal pembelian secara paksa, banyak yang sepakat itu tidak boleh, atau dilarang. Banyak yang memasukka itu bagian dari ghashab. Dan, bila ganti rugi oleh pemerintah dititipkan di pengadilan yang disertai dengan pemaksaan (tidak suka-sama suka dan rela) maka itu tidak sah dilakukan. Sejumlah kitab-kitab fiqh otoritatif menujukkan bahwa yang transaksi yang demikian tidak sah dan agama melarangnya.

- Diatas semua itu perlu dilakukan pengembalian pandangan religius terhadap tanah, dimana tanah tidak diberlakukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi namun perlu dihargai keseluruhan fungsi religius dan sosio kulturalnya.

Komisi B:
Hasil pembahasan komisi B sebagai berikut:

A. Jawaban soal ketiga (soal yang dibahas dalam Komisi B)
1. Bagaimana hukum jual beli dengan cara paksa dan intimidasi dengan dalih untuk kepentingan umum atau investor?

Jawab :
Pada dasarnya jual beli yang dilakukan dengan cara intimidasi dan paksa dengan dalih untuk kepentingan umum dan investor adalah tidak sah dan tidak dapat mengalihkan hak kepemilikan. Oleh sebab itu, pemilik tanah dan orang-orang yang dirugikan berhak dan bahkan wajib mempertahankan dan mengambilnya kembali jika telah jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Namun jika ada alasan yang dibenarkan syari’ dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu maka pemerintah berhak untuk mencabut hak kepemilikan tanah sekalipun melalui jual beli paksa. Alasan dan syarat-syarat dimaksud adalah:
1) dalam kondisi dharurat, artinya tidak ada jalan lain kecuali harus mencabut hak kepemilikan tanah.
2) harus sesuai dengan harga yang adil dan kontan
3) untuk kepentingan umum baik jangka pendek maupun jangka panjang.
4) bukan untuk kepentingan individu maupun kelompok-kelompok kecil tertentu.
5) tidak menimbulkan madharat terhadap kelompok yang tergusur. Misalnya, pemiskinan setelah tergusur, kehilangan pekerjaan dan tempat tidak layak.
6) Hak eksekusi tanah adalah hak pemerintah.

Maraji'
- Al-Muharrar fi al-Fiqh juz I hlm 311
- Manaru as-Sabil juz I hlm 288
- Al-Ahkam as-Sulthaniyyah hlm 172
- Al-Asybah wa an-Nadha'ir li Ibn as-Subki juz 1 hlm.116.
- Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz VI hlm. 4570, 4580-4587.
- Ad-Dasuqi ala Syarh al-Kabir juz III hlm. 6.
- Wahbah az-Zuhaili juz IV hlm. 4581.
- Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid juz III hlm. 226.
- Bujairimi ’ala al-Manhaj juz II hlm. 174
- Sullam al-Taufiq hlm….
- Asy-Syarh al-Kabir juz III hlm 360
- Al-Qurthubi juz 10 hlm 184
- Fath al-Bari juz 12 hlm 320.
- Majlis Majma’ al-Fiqh al-Islami


فلما استخلف عمر رضي الله عنه وكثر الناس وسع المسجد واشترى دورا هدمها وزادها فيه وهدم على قوم من جيران المسجد أبوا ان يبيعوا ووضع له الأثمان حتى أخذوها بعد ذلك فلما استخلف عثمان رضي الله عنه ابتا ع منازل فوسع بها المسجد وأخذ منازل اقوام ووضع لهم اثمانها فضجوا منه عند البيت فقال انما جرأكم علي حلمي عنكم فقد فعل بكم عمر رضي الله عنه هذا فأقررتم ورضيتم (الماوردي)

(Kala Umar dinobatkan menjadi Khalifah, masyarakat kian banyak. Umar kemudian (ingin) memperluas masjid dengan membeli rumah-rumah penduduk di sekitarnya. Mereka menolak menjual rumah-rumah mereka. Umar lantas memberikan harga yang tinggi, sehingga mereka bersedia menerima keputusan itu. Ketika Usman dinobatkan menjadi Khalifah, ia juga menetapkan kebijakan yang sama seperti Umar, yaitu membeli rumah-rumah penduduk untuk memperluas masjid. Usman juga menetapkan harga yang tinggi, tapi mereka menolak. Usman lalu berkata: “Penolakan kalian itu karena aku lembut pada kalian. Padahal Umar telah melakukan hal yang aku lakukan; kalian menyetujui dan merelainya.” (al-Mawardi).

ولعل مراده بنقل الإ تفاق ان عمر اشتري الدور من اصحابها فى وسع المسجد وكذالك عثمان وكان الصحابة فى زمانها متوافرين ولم ينقل انكار ذلك (الأ شباه)

(Mungkin maksudnya, Umar membeli rumah-rumah penduduk itu melalui jalur kesepakatan dengan para pemiliknya, untuk perluasan masjid. Demikian pula yang dilakukan Usman. Pada saat itu Shahabat Nabi banyak sekali dan mereka tidak mengingkarinya.” (al-Asybah).

الإ ستملاك للصالح العام وهو استملاك الأرض بسعرها العا دل جبرا عن صاحبها للضرورة او للمصلحة العامة كتوسيع مسجد او طريق او نحوها. والمتملك من هذا الطريق يتملك بناء على عقد شراء جبري مقدر بإرادة السلطة. وعليه فالعقد المسبب للملكية اما ان يكون رضائيا او جبريا والجبري اما صريح كما فى بيع المدين او مفترض كما فى الشفعة ونزع الملكية ( الفقه الأسلامي) اه ......

(al-istimlak adalah hak mengambil tanah oleh negara dengan ganti untung secara adil dengan memaksa pemiliknya karena faktor darurat atau untuk kemaslahatan umum, sepert perluasan masjid, jalan, dan sebagainya. Pengambilan tanah dengan jalan ini dilakukan dengan dasar transaksi dan kehendak kekuasaan. Transaksi ini bisa didasarkan kerelaan atau paksaan. Paksaan itu adakalanya jelas dan tidak jelas.)

وكذا يحق للدولة التدخل فى الملكية الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة .....ومن هنا يحق لولي الأمر العادل ان يفرض قيودا على الملكية فى بداية انشائها فى حال احياء الموات فيحددها بمقدار معين . او ينتزعها من اصحابها مع دفع تعويض عاد ل عنها اذا كان ذلك فى المصلحة العامة للمسلمين. (الزهيلى )

(Negara berhak mengintervensi kepemilikan individu untuk merealisasikan keadilan dan kemaslahatan umum…Karena itu pula, pemimpin yang adil berhak menentukan belenggu (batas-batas) kepemilikan untuk menghidupkan tanah mati dengan cara membagi-baginya sesuai ukuran tertentu. Pemerintah juga dibenarkan mengambil kepemilikan individu, dengan syarat memberi ganti yang sesuai (adil), jika pengambilan itu diorientasikan untuk kepentingan kemaslahatan umum kaum muslim.” (al-Zuhaili).

ومن قيود الملكية .... ثالثها للجماعة او للدولة حقوق مفروضة على الملكية الخاصة.

(Diantara batasan-batasan kepemilikan itu…yang ketiga, untuk kelompk dan negara ada hak-hak tertentu di atas kepemilikan individu.)

انقلاب المال الخاص الى عام وبا لعكس .... واما بإيجاب الشرع كما فى الإستملاك الجبري لإجل المصالح العامة كاستملاك الحكومة ارضا لجعلها طريقا او مستشفى او غيرهما من مصالح المجتمع ( الفقه الإسلامي فى ثوبه الجديد )

(Perpindahan harta milik individu menjadi milik umum atau sebaliknya…adakalanya berdasarkan kewajiban syara’ seperti istimlak/hak mengambil tanah oleh negara dengan paksa, untuk menciptakan kemaslahatan umum. Misalnya, negara boleh mengambil tanah untuk dibuat jalan umum, rumah sakit, dan sebagainya, untuk kemaslahatan masyarakat). (al-Fiqsh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid).

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ( قواعد فقهية)

(Kebijakan pemimpin atas rakyatnya, harus didasarkan pada kemaslahatan). (Qawaid Fiqhiyyah).

قال ابن بطال عن محمد بن سحنون قال وافق الكوفيون الجمهور على ان بيع المكره باطل ..(فتح الباري )

(Ibn Bathal meriwayatkan dari Muhammad bin Sahnun. Ibn Sahnun berkata: Sesuai pendapat Jumhur Ulama, para ulama Kufah berpendapat bahwa jual beli dengan unsur paksaan adalah bathil/tidak sah). (Fath al-Bari).

واما بيع المكره والمضغوط فله حالتان الاولى ان يبيع ماله فى حق وجب عليه فذ لك ماض سائغ لا رجوع فيه واما بيع المكره ظلما او قهرا فذلك بيع لا يجوز عليه وهو اولى بمتاعه بأخذه بلا ثمن.( القرطبي )

(Penjualan dengan paksaan atau tekanan ada dua jenis. Pertama, seseorang dipaksa menjual hartanya di jalan kebenaran, maka ia wajib menjualnya dan tidak boleh mengurungkan jual belinya. Kedua, seseorang dipaksa menjual hartanya karena unsur kezaliman atau intimidasi (pihak lain), maka jual beli ini dilarang. Baginya lebih utama mempertahankan hartanya daripada menjualnya). (al-Qurthubi).

.... لأ ن البيع الجبري انما ابيح للضرورة....( الشرح الكيبر)

(Penjualan dengan paksaan hanya dibenarkan jika ada kondisi darurat). (al-Syarh al-Kabir).

ومن معاصى البطن اكل الربا .... او ما يأخذه اعوان السلطان ظلما عند البيع او الشراء.. ( سلم توفيق)

(Diantara kemaksiatan perut adalah memakan riba…atau apa yang diambil oleh ajudan-ajudan raja secara zalim baik ketika menjual atau membeli). (Sullam al-Taufiq).

ولا ينعقد بيع المكره ومن اكره على وزن مال فباع ملكه فى ذلك صح البيع وكره الشراء منه ونص عليه . وعنه لا يصح البيع ...( المحرر فى الفقه )

(Penjualan orang yang dipaksa tidak sah. Orang yang dipaksa menjual hartanya dengan jumlah tertentu, maka baginya sah dan makruh membelinya. Tapi bagi yang memaksa, itu tidak sah.)

فلا يصح بيع المكره بغير حق لقوله انما البيع عن تراض رواه ابن حبان فإن اكرهه على بيع ماله لوفاء دينه صح لإنه حمل عليه بحق....(منار السبيل)

(Tidak sah penjualan yang dipaksa tanpa ada hak. Dasarnya sabda Nabi: Sesungguhnya jual beli itu didasarkan suka sama suka/saling rela. (HR Ibn Hibban). Tapi jika seseorang dipaksa menjual hartanya untuk melunasi hutangnya, maka penjualan itu sah, karena harta itu dijual atas dasar hak.) (Manar al-Sabil).

بيع المضطر : ان يضطر شخص الى بيع شيئ من ماله ولم يرض المشترى الا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش. (الزهيلى)

(Penjualan karena terpaksa (kepepet): seseorang terpaksa menjual hartanya (karena kebutuhan mendesak), sementara pembeli tidak mau membelinya kecuali dengan harga di bawah standar, maka jual beli (itu sama dengan) kejahatan). (al-Zuhaili).

2. Bagaimana hukum mengintimidasi baik oleh pemerintah atau investor kepada warga agar menjual tanahnya?

Jawab :
Pemerintah atau investor haram melakukan intimidasi dan tekanan pada masyarakat. Tindakan pemaksaan serta intimidasi tersebut merupakan perbutan dhalim penguasa terhadap rakyatnya.

Maraji':
- Kutub wa Rasa'il wa Fatawa Ibnu Taimiyyah juz XXIIX hlm. 76
- Mawahib al-Jalil juz IV hlm. 248.
- Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah juz 29 hlm. 200-201.
- Is’adu ar-Rafiq juz II hlm. 138-139.

فإذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق بثمن لا برضونهم او منعهم مما اباحه الله عليهم فهو حرام (ابن تيمية)

(Jika pemaksaan itu mengandung kezaliman dan tanpa hak walaupun dengan ganti rugi, tidak atas dasar kerelaan atau ketidakrelaan mereka kendati barang-barang itu termasuk yang Allah halalkan, maka jual beli itu haram.) (Ibn Taimiyyah).

لا ان اجبر عليه جبرا حراما ... يعنى اذا كان شرط لزوم البيع ممن اجبر عليه اى على البيع جبرا حراما اما بأن يكره على البيع نفسه او يكره على دفع المال ظلما فيبيع متاعه لذلك ....فلا يلزمه لإنتفاء شرط لزومه الذى هو التكليف لإن المكره غير مكلف كما تقدم ودليله قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقوله ص م لا يحل مال إمرئ مسلم الا عن طيب نفسه ...... ويعبر اهل المذهب عن هذه المسئلة بمسئلة بيع المضغوط وهو المكره...... (المواهب)

(Tidak! Jika dipaksa dengan pemaksaan yang diharamkan…yakni terjadinya penjualan yang haram itu karena adanya paksaan secara zalim pada seseorang untuk menjual atau menyerahkan hartanya…jual beli seperti ini tidak sah, karena ada pemaksaan. Sebab, orang yang dipaksa adalah orang yang tidak mukallaf. Argumennya adalah firman Allah: Kecuali jual beli yang didasarkan atas kesalingrelaan antara kalian; dan sabda Nabi: Tidak halal harta seseorang kecuali (didapat) dengan jalan yang baik. Ahl al-Madzhab menganggap persoalan ini seperti penjualan yang ditekan atau dipaksa.) (al-Mawahib).

فإذا اكره السلطان او اللصوص او غيرهم على اداء مال بغير حق واكره رجلا اخر على اقراضه او الإبتياع منه وادى الثمن عنه او اليه ليأخذوهم من المقترض والبائع سواء كان الإكراه على اقباض المكره ثم الأخذ منه او على الأداء عنه فقد فهذه المسأ لة ونحوها تقع كثيرا . وفيها وجهان كما لو اخذ السلطان من احد المختلطين فى الماشية زيادة على الواجب عنها بلا تأويل . احدهما ان تلك الزيادة تذهب من مالكها وليس على الأخر شيئ منها وان كان السلطان اخذها عنها لإن الظالم ظلم هذا بأخذ ماله ونواه عن الأخر . وهو ليس وليا للأخر ولا وكيلا عنه حتى تصح نيته ومجرد النية المحرمة لا يوجب ثبوت المال فى ذمة المأ خوذ عنه. ( مجموع فتاوي ابن تيمية)

(Jika penguasa, maling, atau yang lain, tanpa hak memaksa seseorang menyerahkan harta; dan memaksa seseorang untuk memberi pinjaman atau menjual sesuatu atas nama orang lain, baik pemaksaan itu dengan menangkap orang itu atau memaksa untuk memberi harta, maka kasus seperti ini banyak terjadi. Ada dua pendapat dalam hal ini, seperti jika penguasa mengambil hak orang yang dizhalimi dari dua orang yang bertikai (tentang hewan ternak) maka harus dikembalikan kepada yang berhak dan pihak lain tidak berhak atasnya (ini berlaku juga pada harta-harta yang haram). Mengenai tambahan itu, salah satu pendapat mengatakan bahwa penguasa harus mengembalikan tambahan itu pada yang berhak. Apabila penguasa mengambil alih untuk mengembalikan hak orang yang dizhalimi tanpa persetujuannya, maka niatnya disebut niat muharramah, karena tidak bisa dipastikan bahwa tambahan itu akan kembali kepada yang berhak, kecuali yang berhak itu memberi izin atau kuasa.)

D. Jawaban soal keempat.
1. siapakah yang berhak menunjuk perwakilan warga dalam kasus diatas?

Jawab:
Orang yang berhak menunjuk perwakilan adalah orang yang memiliki hak atas tanah atau hak guna atas tanah dan orang-orang yang akan dirugikan dengan kontrak tersebut ( haqqu al-jiwar).

2. Jika yang menunjuk perwakilan warga pihak pemerintah atau investor untuk musyawarah tentang ganti rugi tanah dengan model perwakilan seperti itu apa sah ?

jawab :
tidak sah, sebab yang berhak mewakilkan ( at-taukil ) adalah orang yang memiliki hak milik atau hak guna untuk menggunakan ( tasharruf ) benda atau pekerjaan yang akan diwakilkannya, yang dalam kasus diatas adalah pihak pemilik tanah atau rakyat.

3. Bolehkah dalam jual beli tanah memakai rembukan perwakilan sebagaimana dalam kasus di atas?

Jawab :
Tidak boleh dan tidak sah jual belinya ,sebab perwakilan (wakalahnya) yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau investor dengan warga tertentu(warga yang bukan ditunjuk dari pihak pemilik tanah) itu tidak sah.


Al-maraji'
- Al-muhaddab juz I hlm 486-487.
- Al-fiqh al-islami wa adillatuhu juz… hlm….
- Al-bajuri juz I hlm 386.
- Al-iqna' juz II hlm. ….
- Al-qurtubi juz 4 hlm. 350.
- Al-qur'an surat al 'imran ayat 159 dan surat as-syura ayat 38.
- Bughyat al-Mustarsyidin


وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له ان يوكل فيه غيره او يتوكل فيه عن غيره( الباجوري )

(Apapun yang dibenarkan bagi seseorang untuk mendistribusikannya, maka dia boleh mewakilkan (menguasakan)nya pada orang lain.) (al-Bajuri).

ولا يصح التوكيل الآ ممن يملك التصرف فى الذي يوكل فبه بملك او ولاية ( المهذب )

(Pewakilan tidak dibenarkan kecuali dari orang yang berhak mendistribusikan apa yang diwakilkan itu.) (al-Muhadzdzab).

ولا تصح الوكالة الا بالإيجاب والقبول لإ نه عقد تعلق به حق كل واحد منهما فافتقر الى الإيجاب والقبول كالبيع والإجارة (المهذب )

(Seperti jual beli atau ijarah -transaksi jual beli, hanya saja yang menjadi objek dalam transaksi adalah manfaat- pewakilan tidak dibenarkan kecuali dengan ijab-qabul, karena ia merupakan transaksi yang terkait hak antara dua orang yang terlibat.) (al-Muhadzdzab).

وسكت المصنف عن شرط الموكل فيه وشرطه ان يملكه الموكل حين التوكيل فلا يصح التوكيل فيما لا يملكه وما سيملكه ( بجيرمى على الخطيب )

(Pengarang tidak memberikan syarath apapun bagi yang mewakilkan, kecuali orang yang mewakilkan punya hak kepemilikan (harta) itu ketika proses pewakilan. Pewakilan tidak sah atas apa yang tidak dimilikinya dan apa yang akan dimilikinya.) (Bujairimi ‘Ali al-Khatib).

واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما اشكل عليهم من امور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ووجوه الناس عما يتعلق با لمصالح ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها (القرطبي )

(Para penguasa wajib bermusyawarah dengan para ulama atas apa yang tidak mereka ketahui dan yang menyulitkan mereka, baik persoalan agama dan pengaturan tentara perang, kemaslahatan masyarakat, persoalan para menteri, para pekerja, yang semuanya terkait dengan kemaslahatan negara.) (al-Qurthubi).

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. (ال عمران)

(Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu . Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.) (Ali Imran: 159).

والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ( الشورى)

(Dan, (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah (syura) antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.) (Al-Syura: 38)

Jawaban no 5
1. Bagaimana hukumnya penggusuran tanah/ rumah seperti kasus diatas?

Jawab :
penggusuran tanah dengan cara paksa, intimidasi dan ganti rugi yang tidak adil, tidak kontan adalah haram.

2. apa kriteria sebuah penggusuran dapat dilakukan menurut fiqih klasik?

Jawab :
penggusuran tanah dapat dilakukan (sah) dengan syarat.
a. betul-betul untuk kepentingan yang lebih umum daripada kebutuhan masyarakat akan tanah tersebut.
b. Harus dengan ganti rugi (ganti untung) yang adil, kontan dan memadai, melalui proses musyawarah terbuka dan demokratis, tidak ada tipu dayadan pemaksaan.
c. Tidak merugikan atau membuat sengsara atau menjadikan lebih miskin kelompok yang lebih kecil.
d. Pihak pemerintah harus meminimalkan kerusakan sebisa mungkin sehingga tidak menyebabkan pada penyia-yiaan harta.

3. Apakah jalan tol seperti gambaran di atas termasuk kepentingan umum?

Jawab :
Pada dasarnya jalan tol tidak bisa disebut sebagai kepentingan umum, terkecuali memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan harus memenuhi kriteria maslahah ‘ammah sebagaimana diutarakan dalam soal no. 2

Maraji'
- Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz V hlm. 3324-3325
- Hasyiyah asy-Syarqawi Juz II hlm.182.
- Raddu al-Mukhtar
- Hadist La Dharara wa La Dlirara.
- Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz 2 dan 5
- Dan lain-lain.

وقا ل الشا فعية والحنابلة يشترط ان يكون العا قد محتارا طائعا فى بيع متاع نفسه. فلا ينعقد بيع المكره فى ماله بغير حق لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولقوله ص م رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه واما الإكراه بحق فلا يمنع من انعقاد العقد اقامة لرضا الشرع مقام رضاه مثل الإجبار على بيع الدار لتوسيع المسجد اوالطريق او المقبرة او على بيع سلعة لوفاء دين او لنفقة زوجة او ولد او لأبوين او لأجل وفاء ما عليه من الخراج الحق. ( الزهيلى )

(Ulama-ulama Syafiiyah dan Hanabilah mengatakan, orang yang beraqad hendaklah orang yang memilihi kebebasan untuk menjual hartanya. Makanya, tidak sah penjualan orang yang dipaksa tanpa hak. Dasarnya adalah firman Allah: Kecuali jual beli yang didasarkan atas kesalingrelaan antara kalian; dan sabda Nabi: Dimaafkan dari umatku, keliru, lupa, dan apa yang dipaksakan. Adapun pemaksaan atas dasar haq, maka tidak terlarang, karena hal itu ditolerir syara’, seperti pemaksaan menjual rumah untuk perluasan masjid, jalan, kuburan, untuk melunasi hutang, menafkahi isteri, anak, orang tua, atau untuk melunasi pajak). (al-Zuhaili).

Yogyakarta, 10 Juli 2005

Bahtsul Masail Forum Pesantren-Petani: Demi Kepentingan Rakyat, Batalkan Perpres 36/2005

Yogyakarta, wahidinstitute.org
Penolakan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terus bergulir. Kini, para kiai Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan Perpres tersebut haram. Untuk itu, presiden diminta segera membatalkan aturan tersebut.

"Para kiai sepakat meminta kepada presiden untuk membatalkan perpres tersebut karena tidak sah dan haram hukumnya," kata Ketua Panitia Bahtsul Masail, KH Abdullah Hasan kepada wartawan di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Kecamatan Ngaglik, Sleman-Yogyakarta, Senin (11/7/2005).

Penilaian tidak sah dan haram hukumnya, menurut Hasan, karena dasar kepentingan umum di dalam Perpres tersebut, tidak mengakomodasi kepentingan pemilik tanah dan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sedangkan ganti rugi oleh pemerintah yang dititipkan lewat pengadilan itu juga disertai pemaksaan.

"Jadi berdasarkan berdasarkan sejumlah kitab fiqih yang dibahas oleh para kiai itu juga dipandang sebagai transaksi yang tidak sah dan dilarang dalam agama Islam," tegas Hasan yang juga sebagai koordinator Forum Silahturahmi Pesantren dan Petani (FSPP) itu.

Dalam sambutan pembukaan acara itu, KH. Mufidz Mas’ud menjelaskan Perpres 36 th 2005 telah menjadi polemik dalam masyarakat, bahkan tidak sedikit yang menolak peraturan Presiden itu.

”Pimpinan pesantren sebagai pemimpin masyarakat tidak bisa diam saja dengan polemik tersebut, sebaliknya mesti harus ambil peran supaya Perpres itu tidak mendatangkan kemudaharatan lebih besar bagi semua orang.”

Demikian Pengasuh PP Sunan Pandanaran itu saat membuka Bahtsul Masail Maudlu’iyyah (pembahasaan masalah tematis) tentang Perpres No. 36 th 2005, Sabtu (9/7/2005) pk. 20.00 WIB dii PP Sunan Pandanaran Ngaglik Sleman, Yogyakarta.

Karenanya KH Mufidz berharap acara bahtsul masail ini dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat serta semua pihak yang terkait dengan Perpres 36 tahun 2005.

KH. Mufidz berharap agar hasil-hasil yang diputuskan dalam bahtsul masail dapat menjadi pertimbangan, terutama bagi para pejabat tingi negara, agar berhati-hati dan mendengarkan setiap suara yang muncul supaya keputusan-keputusan apapun yang hendak diambil tidak merugikan rakyat dan negara.

Bahtsul masail yang diadakan dalam acara Forum Silaturrahmi Pesantren dan Petani dari 9–10 Juli 2005 itu, diikuti oleh 150 orang mewakili pesantren-pesantren dan kelompok tani yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Lampung Sumatera, Ampenan NTB, dan Sulawesi Selatan. Beberapa kiyai sepuh yang hadir diantaranya KH. Mahfudz Ridwan dari Salatiga Jawa Tengah, KH. Mufidz Mas’ud Yogyakarta, KH. Aziz Masyhuri dari Jombang, KH, Aziz Azhury dari Magelang, dan KH. Yahya Masduki dari Arjawinangun, Cirebon Jabar.

http://www.wahidinstitute.org/indonesia/content/view/165/54/

Kado Pahit di Hari Tani

Kompas Senin, 26 September 2005

Kado Pahit di Hari Tani

Oleh: USEP SETIAWAN

Bentrok petani dengan polisi yang terjadi di lokasi bakal bandara di Tanak Awu, Lombok Tengah, NTB (Kompas, 19/9), menjadi kado pahit menjelang Hari Tani Nasional, 24 September 2005.

Tragedi Tanak Awu sekaligus isyarat represifnya Peraturan Presiden (Perpres) No 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Berbagai indikasi membuat kita ragu pada kebaikan hati pemerintah kepada kaum tani. Selain tak jelasnya strategi revitalisasi pertanian dan tetap bercokolnya politik agraria yang kapitalistik, tahun 2005 dihebohkan Perpres No 36/2005.

Perpres No 36/2005 menuai banyak kritik. Setelah organisasi nonpemerintah, petani, kaum miskin kota, pemuda, mahasiswa, akademisi, seniman, budayawan, politisi, Komnas HAM, dan parlemen (DPR), belakangan suara kritis muncul dari agamawan.

Hasil Munas Ke-7 MUI merekomendasikan revisi perpres ini. Dari perspektif fatwa tentang tanah, jelas pandangan agama dan berdasarkan agama, Perpres No 36/2005 perlu ditinjau, direvisi, tidak boleh mengabaikan kepentingan rakyat (Kompas, 30/7).

Forum Silaturrahmi Pesantren dan Petani (10/7) merekomendasikan pembatalan Perpres No 36/2005. Forum di Ponpes Sunan Pandanaran Yogyakarta yang diikuti 150 kiai dari Jawa dan Luar Jawa memutuskan, pencabutan hak atas tanah, sebagaimana diatur Perpres No 36/2005 itu tidak sah, karena kepentingan umum di dalamnya tak mengakomodasi kepentingan pemilik tanah dan kepentingan rakyat. Karena itu, hukum penggusuran secara paksa, intimidasi, ganti rugi tak adil, dan tak kontan adalah haram.

Pembangkangan

DPR merekomendasi penundaan dan revisi Perpres No 36/2005 dalam dua bulan (sejak 7 Juni 2005). Rekomendasi lahir karena perpres diskriminatif, berpeluang sewenang-wenang, mengabaikan hak asasi, membuka ruang kolusi, dan represif.

Hingga kini rekomendasi DPR tidak ditunaikan pemerintah. Presiden, menteri, dan gubernur malah ngotot menerapkan perpres. Koalisi Rakyat Tolak Perpres 36/2005 telah mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (20/9).

Apabila kritik dan masukan ini tak jua digubris penguasa, benih delegitimasi terhadap pongahnya kekuasaan telah ditanamkan. Apakah pemerintah tetap tutup mata dan telinga serta memilih istikamah dalam kekeliruannya? Prahara apa yang akan menimpa jika kebijakan yang potensi mudaratnya lebih besar dibandingkan maslahatnya dipaksakan?

Jika Perpres No 36/2005 dijalankan, keresahan agraria merebak. Pemerintah tak elok bermain api dengan suara rakyat. Delegitimasi politik bisa menimpa pemimpin yang dipilih secara demokratis. Delegitimasi politik dapat mengarah ke pembangkangan sipil. Rakyat bisa menolak proyek berkedok kepentingan umum dan tak mau menyerahkan tanahnya.

Jika pembangkangan sosial masif, kita akan menyaksikan merenggangnya kekuasaan dengan rakyat. Kekuasaan tak lagi melayani rakyat.

Cegah keresahan

Pembangkangan sosial secara esensial akan menghambat pembangunan. Presiden Yudhoyono perlu menyadari, konflik akibat penggunaan dan penyalahgunaan Perpres No 36/2005 akan melibas popularitasnya, sekaligus dapat memicu instabilitas nasional.

Sikap don’t care tak elok ditampilkan dalam soal tanah (agraria), sebab menyangkut mati-hidupnya mayoritas anak bangsa. SBY disarankan untuk tak ragu meralat kebijakan yang dinilai banyak pihak keliru. Perpres No 36/2005 ditolak parlemen hingga pesantren.

Jika perpres ini dicabut, bukan hanya popularitas SBY (dan pemerintah) yang meroket. Citra bangsa Indonesia pun terangkat karena berhasil membuang kerikil tajam dari sepatu kehidupannya secara damai.

Strategi pembaruan agraria (agrarian reform) yang prorakyat mesti menggantikan kerikil tajam agar bisa melangkah maju dalam membangun bangsa. Setahun lalu, SBY telah menjadikan reforma agraria dalam kampanyenya. Kini saatnya kita menagih. Menangkal keresahan dengan mewujudkan keadilan agraria sejatinya membangun tanpa menggusur.

Membatalkan Perpres No 36/2005 disertai keseriusan menyiapkan reforma agraria bisa menggantikan kado pahit menjadi kado manis Hari Tani Nasional, 24 September 2005.

Usep Setiawan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/26/opini/2076920.htm

FSPP: Perpres No. 36 Tak Sah atau Haram

Jakarta, NU Online
Forum Silaturrahmi Pesantren dan Petani (FSPP) berpendapat bahwa berdasarkan fikih, secara umum ditetapkan bahwa perpres No. 36 tentang pertahanan dianggap tidak sah atau haram karena tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Hal tersebut terungkap dalam audiensi dengan PBNU, Selasa (23/8) dalam upaya untuk mencari dukungan agar peraturan tersebut dicabut.

Sebelumnya forum ini telah mengadakan bahsul masail mengenai perpres ini yang dilaksanakan pada 9-10 Juli 2005 di Jogjakarta dengan mengundang sejumlah kyai dari Jawa dan luar Jawa. Pandangan dari kacamata hukum fikih ini dinilai penting karena hukum ini digunakan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Perpes ini dianggap tidak memberi perlindungan pada lima hak masyarakat yang meliputi akal, keturunan, agama, harta benda dan nyawa, khususnya mereka yang menjadi korban dari penerapan perpres ini. Selain itu “kepentingan umum” yang menjadi inti dari perpres tidak sah atau haram diberlakukan karena mengindikasikan adanya diskriminasi dan dijadikan sebagai alat bisnis atau mencari keuntungan materiil perorangan atau kelompok tertentu.

Mereka memandang bahwa perpres ini merupakan produk yang lebih represif dari Kepres No. 55/93 dan justru mengundang para investor lebih leluasa untuk menggusur tanah milik rakyat. Perpres ini tidak sejalan dengan semangat reformasi yang seharusnya mendahulukan kepentingan rakyat secara luas.

Rombongan sekitar 30 orang tersebut dipimpin oleh Kyai Hasan Abdullah dari PP As-Salafiyah Mlangi Sleman Jogja. Mereka diterima oleh KH Hafidz Utsman dan KH Masrur Ainun Najih serta beberapa pengurus lembaga bahsul masail.(mkf)

http://www.nu.or.id/data_detail.asp?id_data=5598&kategori=WARTA

Dialog Ulama Aceh dengan FSPP ; Peran Ulama di Sektor Pertanian

Forum Silaturrahmi Pesantren dan Petani (FSPP) Yogyakarta
Kamis, 30 Maret 2005 Pukul 19.00-22.00 Wib
Di Pondok Pesantren Assalafiyyah Mlangi Sleman

Mayoritas Penduduk Indonesia adalah Petani, sudah menjadi keharusan bahwa dayah/pesantren menjamin komunikasi strategis dengan kelompok tani. Bagaimana peranan strategis ini diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara Dayah di Aceh dan Pesantren di Jawa Khususnya FSPP.
Pertemuan ini dihadiri oleh elemen yang tergabung dalam Forum Silaturrahmi Pesantren dan Petani antara lain Kiai Hasan Abdullah (PP Assalafiyah), Dr.Maksum (PSPK UGM), Imam Aziz (Syarikat), Jadul Maula (LKiS), KH Mu'tasim Billah(PP Sunan Pandanaran), Marzuki Kurdi (Forum Warga Bantul), KH Syofiullah (PP Wahid Hasyim), Perguruan Islam Tionghoa Indonesia (PITI-DIY), KH Muhaimin (PP Nurul Ummahat), Nalendra, Ihyarul Fahmi, Ngatiyar, Hambali, Nur Kholik Ridwan, Lutfi Rahman, Ahmad Sahal, Sidqi, Maulani, Afifi, dan kawan-kawan. Pertemuan ini diselenggarakan di PP Assalafiyah Mlangi yang dimulai pada jam 20.00 sampai 22.00 wib.

Acara yang dimoderatori oleh Gus Syofiullah membuka dengan membaca alfatihah dan diteruskan dengan sharing pengalaman antar peserta dialog. Kesempatan pertama diambil oleh Dr. Maksum yang berargumentasi bahwa UGM pasca kejadian Tsunami orientasinya kepada proyek, piye iki bangun sanitasi, bangun insfrastruktur dan sebagainya. Akibatnya masyarakat atceh menjadi ketergantungan terhadap pihak luar…kemudian perwakilan dari dayah aceh mengungkapkan bahwa kami setelah belajar/sorogan ke Sidogiri dan Lirboyo ada hal yang kami dapatkan antara lain bagaimana system pendidikan salaf yang ada di Jawa bisa kami kembangkan di NAD, bahkan antara pemain dan pelaku harus seimbang, kita ini seperti main sepakbola, pengamat/penonton pasti lebih hebat dibandingkan dengan pemain, permasalahannya bagaimana dua elemen ini menjadi sinergis dan saling membutuhkan. Kami pasca bencana tsunami mengalami trauma yang luar biasa, salah satunya yang kami kwatirkan adalah adanya loss generation, kami tidak menginginkan hal ini terjadi bagi kami sebagai bangsa aceh, maka kami sangat berharap ada sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Selanjutnya perwakilan dari PITI DIY kami sebagai orang yang prihatin terhadap kondisi aceh pasca kejadian bencanan tsunami langsung melakukan konsolidasi, salah satu kerja kongkrit kami adalah memberikan beasiswa kepada korban bencana tsunami kepada mahasiswa/pelajar yang ada di Jogjakarta, di sector pertanian kami mempunyai mesin giling di Kulon Progo, kami mampu membeli gabah dari petani langsung berton-ton, tapi selama ini tidak sesuai dengan target.

Adapun dayah dari atceh yang hadir 15 Dayah antara lain Tengku Mansyur (Yayasan Pesantren tgk Chiek Peulumat, kelurahan jojo Mutiarqa Timur Pidie), Tengku Hasbi Al-Bayuni (Dayah Tholibuk Huda, Desa Bayu Lamcot Darul Imarah Aceh Besar), Tengku Kasman Arifa (Dayah Darul IstiqomahDesa Geulanggang Teungoh Kota Juang Bireuen), Tengku Ibnu Hajar (Dayah Malikussaleh Desa R itek Tanah Jambo Aye Aceh Utara), Tengku Munawwar Sanusi (Dayah Mahyal Ulum, Desa Dilip Bukti Sibreh Suka Makmur Aceh Besar)., Tengku Al-Hafidz (Dayah Bahrul Ulum, Desa Janguet Jaya Aceh Jaya), Tengku Baehaqi (Dayah Darul Falah, Gampong Blangarien Nisam Aceh Utara), Tengku Masrur Aidi (Dayah Babul Magfiroh, Lam Alue Cut Kuta Baro Aceh Besar), Tengku Rasyidin (Dayah Nurul Muta’allam, sikem Bambong Delima Pidie), Tengku Zul Fahmi (Dayah Madinatul Fata, lampuet Bandaraya Banda Aceh), Tengku Lutfi (Thautiatutullab, Arongan Simpang Namplan Bireuen), Tengku Haji Ismail (Dayah Ruhul Fatah, seulimeum Aceh Besar) Tengku Musanni (dayah al-islahMesjid Leung Bata Kota Banda Aceh), tengku Tarmizi (Dayah Budi al-muktari, pante pisang Peusangan Bireuen), dan Tengku Hermansyah (Dayah Ulee Titi, Ingin Jaya aceh Besar).